Lamongan (14/11) – Kunjungan yang bertema Administrasi dan Manajemen Publik kali ini dilaksanakan di Pemkab Lamongan. Sebanyak 70 mahasiswa Prodi Administrasi Publik FISIP, UHT, Surabaya mengunjungi Pemerintah Kabupaten Lamongan. Kedatangan mereka ke Pemkab Lamongan yakni untuk menimba pengetahuan, khususnya pada pengelolaan keuangan publik dan manajemen pelayanan Publik. Para mahasiswa didampingi oleh para Dosen untuk lebih mngerti bagaimana Pemkab lamongan mengeluarkan Kebijakan terkait
“Mudah-mudahan kunjungan ini bisa bermanfaat dan berguna bagi para mahasiswa”, Deasy Arieffiani, SIP., M.Si Wakil Dekan I FISIP Univ Hang Tuah, dalam Sambutan, Kamis (14/11/2019).
Kedatangan mereka ke Pemkab disambut oleh Asisten Administrasi Umum Bpk Sujarwo ST, MM dan beberapa staff yang bertugas. Dalam kesempatan tersebut, Sujarwo menjelaskan bahwa Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun 2019 mengusulkan 24 unit pelayanan publik (4 OPD serta 10 Kecamatan dan 10 Puskesmas) menuju wilayah bebas korupsi (WBK).
“Dengan adanya Zona Integritas tersebut diharapkan merubah pelayanan publik di Lamongan menjadi semakin baik”. Ujar Sujarwo.
Pemerintah Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, berencana membangun mal pelayanan publik (MPP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pelayanan publik ke tingkat yang lebih tinggi.
Asisten Administrasi Umum Setdakab Lamongan Sujarwo di Lamongan, mengatakan MPP yang berada di Jalan Lamongrejo itu dibangun sebagai ikhtiar Pemkab Lamongan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.
“Karena dalam MPP itu nantinya akan berisi semua pelayanan publik di Kabupaten Lamongan, baik berupa pelayanan investasi, maupun non-investasi. Beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) juga sudah disiapkan untuk memberikan pelayanan di gedung yang rencananya akan diluncurkan tahun 2020 tersebut,” katanya.
Ia menjelaskan, OPD yang akan berada di MPP itu antara lain Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Selain itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Perikanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Badan Pendapatan Daerah.
“Saat ini juga sedang kami upayakan untuk mengundang instansi lintas sektor menjadi bagian dari MPP. Seperti dari Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Kementerian Agama dan perbankan,” katanya.
Sujarwo mengatakan, keberadaan MPP selain memberikan kemudahan juga diharapkan menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat, sebab berisi berbagai pelayanan dan disiapkan ruang laktasi, cafetaria, ruang bermain anak, dan ruang tunggu.
Di akhir sesi pertemuan, Jajaran pemkab Lamongan berserta Dosen dan mahasiswa melakukan foto bersama.
Kontributor: Faizal Amin
Pemerintah Kabupaten Lamongan terpilih Sebagai Tujuan Kuliah Lapangan Mahasiswa
